Sekira dua tahun ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilanda problem dan konflik serius. Sejak detik pemberhentiannya dari kepemimpinan Dewan Tanfidz pada April 2008, Muhaimin Iskandar (MI) terus melemparkan protes ketidakterimaan, ketidaklegowoan, bahkan membawa kasus ini di meja pengadilan. Media di tanah air merekam bagaimana mereka pelan-pelan namun secara pasti mulai menggusur eksistensi KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari kursi kepemimpinan Dewan Syura DPP-PKB.

MLB Parung sebagai jalur permusyawaratan tertinggi dalam memberhentikan MI secara tetap (permanen)pun tak mampu menundukkan keangkuhannya untuk tetap melawan Gus Dur. Bahkan dirinya menggelar MLB tandingan, MLB Ancol. Meski tak mendapatkan restu Gus Dur, bahkan tak ada person satupun dari pengurus Dewan Syura dan sebagian besar Dewan Tanfidz yang hadir di MLB Ancol, namun duet segelintir Muhaimin dkk nyatanya telah berhasil merebut bendera PKB dari tangan Gus Dur. Pemerintah memberikan jalan mulus kepada MI. Akhirnya, muncullah SK Menkumham tahun 2009—yang diketahui publik justru belakangan, pasca wafatnya Gus Dur—yang didalamnya muncul struktur pengurus yang sama sekali baru, bahkan nama Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syura yang sahpun tak lagi hadir di sana. MI merebut PKB? MI menghianati Gus Dur? MI merebut PKB dari tangan ulama? Ya, tampaknya, pertanyaan-pertanyaan itu bisa mewakili kekesalan warga PKB kepada MI. Kekesalan warga PKB dan para pendukung Gus Dur memuncak saat detik-detik wafatnya Gus Dur, MI belum juga minta maaf atas kesalahannya merebut gerbong organisasi dari jalur yang sah. MI keukeuh merasa benar.

Inilah sebuah skenario sistemik yang dilemparkan MI, dengan backing pemerintah untuk merusak PKB serta menyingkirkan Gus Dur dari panggung politik.

Gus Dur memang kemudian terlempar dari PKB, namun sejarah kemudin membuktikan siapa sebenarnya yang patuh terhadap mekanisme organisasi. Siapa yang benar-benar membela yang benar.

Kepergian Gus Dur di akhir tahun 2009 lalu bukan berarti hilangnya semangat kita untuk membiarkan begitu saja kedzoliman MI dkk. terus berjalan. Justru kita harus meluruskan rel yang telah dibelokkan MI hingga partai sekelas PKB harus ‘parkir’ menengadahkan tangan memelas minta jabatan ke pemerintah. Kita hanya ingin berjalan pada rel dan trek yang benar. Sekaligus tentunya yang tak kalah penting, mengembalikan marwah (kehormatan) Gus Dur yang telah diinjak-injak oleh ‘peluru-peluru politik’ MI sponsor pemerintah.

Sampai disini, kami menegaskan bahwa Muktamar ke III PKB adalah sebuah keniscayaan politik. Disamping tertib periodisasi, juga yang lebih penting adalah mengembalikan kehormatan KH. Abdurrahman Wahid.

Selamat menikmati Blog ini, semoga bermanfaat, Hidup Gus Dur!